INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, kembali mengelar rapat koordinasi untuk membahas solusi mengatasi kemacetan. Salah satu cara mengatasi kemacetan yang dibahas adalah penerapan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap, masih dikalkulasikan. Namun, menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, penerapan kebijakan tersebut hanya menunggu waktu saja.
"Ya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa itu akan kita lakukan, hanya waktunya kapan ini yang masih dikalkulasikan. masih dihitung. kemudian areanya mana saja juga masih dalam proses pembahasan," ujarnya, di Balaikota, Jakarta (6/12/2012).
Jokowi setuju untuk melakukan pembatasan kendaraan, dikarenakan pengguna kendaraan pribadi terlebih roda empat, yang semakin bertambah. Hal tersebut menyebabkan kemacetan terjadi di ruas-ruas jalan Ibukota, terutama pada jam-jam kerja.
"Problemnya itu kan masalah jalan yang harus dilebarin, karena kendaraan tiap hari tuh tambahnya nggak sedikit. kalo didiemin ya gak ada abisnya, sehingga menurut saya itu kebijakan yang harus diterapkan," tandasnya.
Dipilihnya sistem ini, setelah Dishub DKI dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, melakukan pembahasan terkait sistem yang akan digunakan untuk mengatasi kemacetan. Dari pembahasan tersebut akhirnya dipilih kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap, yang dianggap mudah untuk dipahami pengguna jalan.
Jika sistem ini diberlakukan, setiap hari nomor pelat mobil yang boleh melintas jalan tertentu harus selalu berbeda. Misal: hari Senin digit genap kemudian Selasa digit ganjil. Selain itu, Polda juga mengutamakan kendaraan yang melintas di jalur yang dilewati bus TransJakarta.[bay]
Sumber : Inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar